Djarot Saiful Hidayat (lahir 6 Juli 1962) adalah seorang politisi Indonesia yang merupakan gubernur Jakarta, yang menjabat antara 15 Juni dan 15 Oktober 2017 setelah menjadi gubernur sejak 9 Mei tahun yang sama. Dia menggantikan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (umumnya dikenal sebagai Ahok) ketika yang terakhir dinyatakan bersalah karena penistaan terhadap Islam. Ia diangkat oleh Basuki sebagai Wakil Gubernur pada 2014 untuk mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pemilihan Joko Widodo sebagai presiden.
Sebagai anggota PDI-P, karir politiknya dimulai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur antara 1999 dan 2000, sebelum ia terpilih sebagai Walikota Blitar di mana ia menjabat selama 10 tahun masa jabatan. Dia kemudian terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pindah ke pemerintahan ibukota.
Dilahirkan sebagai Saiful Hidayat di Magelang, Jawa Tengah pada 6 Juli 1962 sebagai putra seorang veteran tentara, ia menerima nama depannya Djarot dari seorang pedagang di pasar tradisional di kota kelahirannya.
Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1986 dari Universitas Brawijaya di Malang, jurusan ilmu administrasi. Ia melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada untuk meraih gelar Magister Ilmu Politik dan lulus pada tahun 1991. Sebelum memasuki dunia politik, ia adalah dosen di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya.
Djarot menikah dengan Heppy Ferinda pada tahun 1999 dan memiliki 3 anak,.Setelah jatuhnya Suharto, ia bergabung dengan PDI-P dan berhasil mencalonkan diri untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi pada tahun 1999. Selama masa jabatannya, ia ditunjuk sebagai ketua Komisi A (untuk pemerintahan)
Setelah diangkat menjadi Walikota pada tahun 2000, ia mulai menjadi walikota dengan menyisihkan hampir 300 posisi pemerintah dari 100.000 kota. Setelah terpilih kembali dalam pemilihan regional pertama negara itu pada tahun 2005, pemerintahan Djarot di Blitar memperoleh 3 penghargaan Adipura (kebersihan) berturut-turut antara tahun 2006 dan 2008.
Dalam masa jabatannya, ia berfokus pada pengorganisasian pedagang kaki lima lokal dan pasar tradisional sebagai gantinya dari pusat perbelanjaan yang lebih modern. Selain itu, ia memberikan bantuan sebesar Rp 4-7 juta (US $ 400-700) kepada warga dengan perumahan yang tidak terawat.
Pemerintah kota juga dianugerahi tempat pertama dalam penerapan e-government dan Citizen's Charter tentang kesehatan. Dia tidak mencalonkan diri dalam pemilihan umum 2010 karena batasan masa jabatan konstitusional.
Selama masa jabatannya sebagai walikota, ia pertama kali bertemu Ahok pada tahun 2006, ketika yang terakhir masih bupati Belitung Timur
Selama masa jabatannya sebagai walikota, ia pertama kali bertemu Ahok pada tahun 2006, ketika yang terakhir masih bupati Belitung Timur